Completed Investigate Case of Reclamation Fund flows Jakarta andTangerang

Completed Investigate Case of Reclamation Fund flows Jakarta and Tangerang

INVESTIGATE TO FINISHING CASE RECLAMATION FUND FLOWS AND JAKARTA TANGERANG

Jakarta, Tangerang district activist Some consolidation, assessing the eksukutif, in this case the Banten provincial government led by Rano Karno At that time the vice regent tangerang period 2008 / 2012. The current Regent Ismet Iskandar Parents of ahmed zaki Iskandar who currently serves as regent

Forum aktifitis tangerang assess legeslatif and developers are not transparent in the development of coastal reclamation in the northern region tangerang

According marsel people worth knowing permission Environmental Impact Assessment (EIA) of the construction of artificial islands that is currently a debate.

"Lack of transparency. Only certain people can access Amdal," said marsel in a discussion forum on cipanas tangerang activists, Thursday (04/28/2016).

He deplored the natural environment and Forestry Ministry as regulator EIA expenditure can not be transparent in providing access to the community.

"The reality is not everyone knows that," said marsel.

Meanwhile, heriyanto of corruption watchdog said it is possible the flow of funds from the group Sedayu was great in gelontorin to executives dg legislature, the Commission should investigate the flow of funds and allegedly tens or even hundreds of billions of rupiah to smooth the reclamation project.

Still according heriyanto money for it for the sake of what and where the flow.

Heriyanto hope law enforcement authorities or the Commission is handling the case is not difficult to trace such cases, said his "

Not only is it heriyanto Jokowi also thinks the president should intervene in the licensing carutmarut Reclamation.

According to him, President Jokowi beberpa repeal Presidential Decree (Decree) is considered not relevant to current conditions. Including the repeal of Presidential Decree 52 of 1995.

"President Jokowi Must revoke Presidential and Presidential Decree chaotic. The city government run managerial central government according to the applicable law," said Heri.

In fact, granting R Heri call reclamation Banten province and kabupaten tangerang as "smuggling law has a point, but I say this mess legal norms, which give rise to multiple interpretations," he said.

According to him, the basic law of what PT Tangerang International City into a giant is a consortium of PT Agung padomoro group. Team

MORATORIUM RECLAMATION PROJECT TERMINATION AND JAKARTA TANGERANG SEDAYUNOT IN REGARD BY GROUP

MORATORIUM RECLAMATION PROJECT TERMINATION AND JAKARTA TANGERANG SEDAYU NOT IN REGARD BY GROUP

Jakarta, Polemics reclamation project in the North Coast (coast) of Jakarta is not entirely in the territory of Jakarta Provincial Government. Some islands reclaimed intersect with other areas, such as the island of A and B, which are in the area Dadap, 7 islands in the district of Tangerang. With an area of ​​9000 hectares.

For the location of these two islands can be reached easily from a fishing village Dadap Indah Beach Tangerang district of Banten province.

trying to look more atmosphere and activity in the two islands.

For the location of reclamation Dadap through Jalan Raya Kali France. Arriving at the location to find the streets filled with soil and heavy trucks around. There is only one access to the project to the island A, namely through the streets.

However, not just anyone can go in there because it includes a sterile area of ​​the project. To monitor any activity and how sightings in the area. If you want to see more clearly, it must be by sea.

One way is to hire a small boat fishermen who had flown from one restaurant in Dadap. Before leaving the boat, the glance've seen there are some heavy equipment from a distance and a big red balloon reading "PIK 2".

The view was clearer when approached by boat. There are about a dozen of heavy equipment to bury the soil is still in operation there. There are no buildings whatsoever Island A.

Stockpiling is still compressed using heavy equipment. Large stones are still set on the edge of the ground to be made dike embankment. Island Area A of the mainland in Dadap up to the end of the island is quite long.

If down the boat, with a speed of 10 kilometers per hour, it takes about 15 minutes to get to the end of the island directly adjacent to the sea. Ordinary people who are not associated with the project is not allowed to step on the island. There are officers who will give the code to not approaching from a distance.

"If we are approached, baseball may, where the water is too shallow, the danger for the boat, it could be damaged. It was still a lot of stones are placed," said one of the fishermen, sonny, while pointing towards the island.

Similarly, the island B. There, some islands have entered the area of ​​Jakarta, is clearly visible rows of buildings have been standing there. No activity or workmanship anything there because of reclamation activities in Jakarta has been mandated to be suspended.

All around the island A and B, there is a fishing village stretching along the coast of the island of Java, from Jakarta to the Tangerang region. Some point in the near two islands also appear white sands of the island has not been fused with part A and B.

A few days ago bantenday ask the question of the northern coast reclamation project activities to the regent tangerang ahmed zaki Iskandar said he denied the existence of reclamation development activities. My region has been no activity.

Not only were the activists of non-governmental organizations Independent Monitoring Organization Actors corruption or LIPPKOR Heriyanto said. Tangerang regent after the call by the Commission. The Commission should seriously explore the administration of things reclamation process on the north coast tangerang. At that time, Tangerang Regent Ismet Iskandar led by.

Still according to Heri in the northern coast reclamation process tangerang still many obstacles to that can not mention one by one.

Moratorium ministry of fisheries and marine Republic of Indonesia is not considered by the developer Great Sedayu Group. The government should be firm in implementing and applying the rules of its law without selective. Team

MORATORIUM PEMBERHENTIAN PROYEK REKLAMASI JAKARTA DAN TANGERANG TIDAK DI ANGGAP OLEH SEDAYU GROUP

MORATORIUM PEMBERHENTIAN PROYEK REKLAMASI JAKARTA DAN TANGERANG TIDAK DI ANGGAP OLEH SEDAYU GROUP

Polemik Proyek reklamasi di Pantai Utara (Pantura) DKI Jakarta tidak sepenuhnya berada di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beberapa pulau hasil reklamasi bersinggungan dengan wilayah lain, seperti Pulau A dan B, yang berada di daerah Dadap, 7 pulau di wilayah kabupaten tangerang. Dengan luas 9000 hektar.

Untuk Letak kedua pulau tersebut dapat dijangkau dengan mudah dari kampung nelayan Pantai Dadap Indah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

mencoba untuk melihat lebih lanjut suasana dan aktivitas di kedua pulau tersebut.

Untuk menuju lokasi reklamasi Dadap melewati Jalan Raya Kali Perancis. Sesampai di lokasi tersebut mendapati jalanan yang penuh dengan tanah dan truk-truk besar di sekelilingnya. Hanya ada satu akses menuju proyek ke Pulau A, yakni melalui jalan tersebut.

Namun, tidak bisa sembarang orang masuk ke sana karena termasuk area steril proyek. Untuk memantau apa saja kegiatan dan bagaimana penampakan di dalam area itu. Jika ingin melihat lebih jelas, harus melalui laut.

Salah satu caranya adalah dengan menyewa perahu kecil milik nelayan yang bertolak dari salah satu rumah makan di Dadap. Sebelum bertolak dengan perahu, sekilas sudah terlihat ada beberapa alat berat dari kejauhan dan balon besar berwarna merah bertuliskan "PIK 2".

Pemandangan itu semakin jelas ketika didekati dengan perahu. Ada sekitar belasan alat berat yang masih beroperasi untuk menguruk tanah di sana. Belum ada bangunan apa pun di Pulau A.

Tanah yang ditimbun pun masih dipadatkan menggunakan alat berat. Batu-batu besar pun masih disiapkan di pinggir timbunan tanah untuk dibuat tanggul. Area Pulau A dari daratan di Dadap hingga ke ujung pulau cukup panjang. 

Jika menyusuri naik perahu, dengan kecepatan 10 kilometer per jam, perlu waktu sekitar 15 menit untuk sampai ke ujung pulau yang berbatasan langsung dengan laut. Orang biasa yang tidak berhubungan dengan proyek tersebut tidak diperkenankan untuk menginjak pulau tersebut. Ada petugas yang akan memberi kode untuk tidak mendekat dari kejauhan.

"Kalau kita mendekat, enggak boleh. Di sana airnya juga dangkal, bahaya buat perahu, bisa rusak. Itu batu-batunya masih banyak yang ditaruh begitu," kata salah seorang nelayan, ujang, sembari menunjuk ke arah pulau.

Sama halnya dengan Pulau B. Di sana, yang sebagian pulaunya sudah masuk wilayah DKI Jakarta, sudah terlihat jelas deretan bangunan telah berdiri di sana. Tidak ada aktivitas ataupun pengerjaan apa pun di sana karena kegiatan reklamasi di Jakarta telah diamanatkan untuk dihentikan sementara.

Di sekeliling Pulau A dan B, ada kampung nelayan yang membentang luas di sepanjang pesisir Pulau Jawa, dari Jakarta hingga ke wilayah Tangerang. Beberapa titik di dekat kedua pulau tersebut juga tampak tumpukan pasir putih yang belum menyatu dengan bagian Pulau A dan B. 

Beberapa hari lalu bantenday menanyakan persoalan aktifitas proyek reklamasi pantai utara kepada bupati tangerang ahmed zaki iskandar mengatakan beliau membantah adanya aktifitas pembangunan reklamasi. Diwilayah saya belum ada aktifitas.

Tidak hanya itu aktifis dari Lembaga swadaya masyarakat Lembaga Independen Pemantau Pelaku korupsi atau LIPPKOR Heriyanto mengatakan. pasca pemanggilan Bupati tangerang oleh KPK. KPK harus serius mendalami dari hal proses administrasi reklamasi di pantai utara tangerang. Saat itu Bupati tangerang di pimpin oleh Ismet Iskandar .

Masih menurut heri dalam proses reklamasi pantai utara tangerang masih banyak ke ganjalan yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

Moratorium kementerian perikanan dan kelautan Republik Indonesia tidak di anggap oleh pihak pengembang Agung Sedayu Group. Semestinya Pemerintah tegas dalam melaksanakan dan menerapkan aturan hukum nya tanpa tebang pilih. Tim

Usut Tuntas Aliran Dana Kasus Reklamasi Jakarta dan Tangerang

USUT TUNTAS ALIRAN DANA KASUS REKLAMASI JAKARTA DAN TANGERANG

Jakarta, Sejumlah aktifis  kabupaten tangerang melakukan konsolidasi, menilai pihak eksukutif, dalam hal ini Pemprov Banten yang dipimpin Rano karno Pada saat itu menjadi wakil bupati tangerang priode 2008/ 2012. Bupati saat itu  ismet iskandar Orang tua dari ahmed zaki iskandar bupati yang saat ini menjabat

Forum aktifitis tangerang menilai legeslatif maupun pengembang tidak transfaran dalam pembangunan reklamasi di pesisir wilayah utara tangerang

Menurut marsel masyarakat patut mengetahui izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dari pembangunan pulau-pulau buatan yang saat ini menjadi perbincangan.

"Kurang transparan. Hanya orang tertentu yang bisa akses amdal," ujar marsel dalam diskusi di forum aktifis tangerang di cipanas, kamis (28/4/2016).

Dirinya menyayangkan Kementrian Linkungan Hidup dan Kehutanan sebagai regulator pengeluaran Amdal tak bisa transparan dalam memberikan akses kepada masyarakat.

"Kenyataannya tidak semua orang mengetahui itu," tandas marsel.

Sementara itu, heriyanto dari Lembaga pemantau pelaku korupsi mengatakan tidak menutup kemungkinan aliran dana dari group Sedayu sudah besar di gelontorin ke para eksekutif dg legislatif, semestinya KPK menyelidiki aliran dana tersebut yang di duga puluhan bahkan ratusan miliar rupiah untuk memuluskan proyek reklamasi tersebut.

Masih menurut heriyanto uang sebesar itu untuk kepentingan apa dan kemana saja mengalirnya.

Heriyanto berharap pihak penegak hukum atau KPK yang menangani kasus ini yang tidak sulit untuk menelusuri kasus tersebut, ujar nya"

Tidak hanya itu heriyanto pun menilai Presiden Jokowi harus turun tangan dalam carutmarut perizinan Reklamasi. 

Menurutnya, Presiden Jokowi mencabut beberpa Keputusan Presiden (Keppres) yang dinilai tak relevan dengan kondisi saat ini. Termasuk pencabutan Kepres 52 Tahun 1995.

"Presiden Jokowi Harus mencabut Perpres dan keppres yang kacau. Pemprov DKI jalankan managerial pemerintah pusat sesuai aturan hukum yang berlaku," tandas heri. 

Bahkan, heri menyebut pemberian izin R pelaksanaan reklamasi Pemprov Banten maupun pemda kabupaten tangerang sebagai "Penyelendupan hukum ada benarnya, tapi saya bilang ini kekacauan norma hukum, yang menimbulkan multitafsir," ujarnya.

Menurut dia, dasar  Hukum apa PT Tangerang Internasional City menjadi konsorsium dari PT raksasa yaitu Agung padomoro group. Tim

Jaringan Teroris Ditangkap

Tangerang, Petugas Densus 88 Anti Teror Polri, dan tim Gegana polda metro jaya menggerebek rumah terduga teroris di Perumnas Suradita, Jalan Ceremai 1 rt 03/04  no. 15, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Minggu (21/2/2016).

Dalam penggerebekan itu, petugas meringkus terduga teroris berinisial Dian Adi Priyatna (39), yang diindikasi terlibat dalam kasus peledakan bom dikawasan Sarinah, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Selain mengamankan Dian Adi priyatna , dari lokasi penggerebekan itu Tim Densus juga mengamankan sejumlah barang. 

Diantaranya adalah, dokumen atau buku tentang jihad, panah dan anak busurnya, golok, solar cell (pembangkit listrik yang mampu mengkonversi sinar matahari menjadi arus listrik), Handphone BlackBerry dan sepucuk senapan angin.

 

Kapolres Kota Tangsel AKBP Ayi Supardan membenarkan atas pengrebekan di wilayah tersebut. “Densus 88 yang grebek, kami hanya membantu pengamanan saja,” ungkap AKBP Ayi Supardan 

Menurut Kapolres, terduga teroris sudah menghilang pasca kejadian peledakan di Hotel Sarinah, Thamrin , Jakarta Pusat. “Baru balik lagi ke rumah seminggu yang lalu ke Perum Suradita,

Saat ini, terduga teroris sudah diamankan. Sedangkan kondisi di lapangan masih dalam tahap netralisir tim Densus 88 dan Gegana Polda Metro Jaya. Her

SEL TAHANAN MANTAN GUBERNUR BANTEN ATUT DITEMUKAN HANDPHONE

SEL TAHANAN MANTAN GUBERNUR BANTEN ATUT DITEMUKAN HANDPHONE

Tangerang(2/2), Petugas kepolisian gabungan polres metro tangerang dan polda metro jaya melakukan Rajia di lembaga pemasyarakatan kelas II Wanita, tangerang, Dalam rajia tersebut tujuh orang narapida positif menggunakan narkoba, tidak hanya itu puluhan telepon genggam dan senjata tajam serta ratusan ribu uang pecahan lima puluh ribu dan seratus ribu di amankan petugas.

Petugas Gabungan ini menyisir satu persatu kamar narapidana wanita, petugas kepolisian pun untuk menyisir lingkungan lembaga pemasyarakatan dibantu tiga ekor anjing K9 milik polda metro jaya.

Kamar korupsi mantan gubernur banten, Ratu atut chosyiah juga di geledah dan di dapatkan satu unit telepon genggam.

Menurut.kombespol agus pranoto Kapolres metro tangerang mengatakan dalam rajia ini di temukan barang terlarang dan hasil tes urine yang dilakukan kepada warga binaan terdapat 7 orang positif menggunakan narkoba.

Tiga ratus enam puluh satu warga binaan, yang kedapatan membawa barang terlarang akan  Di kenakan sanksi mulai dari tindakan disiplin hingga tidak mendapatkan remisi.

Sementara Hasil rajia ini diamankan petugas untuk di jadikan barang bukti

Laporan Heriyanto

Proyek Jalan Bermasalah, Tanggung Jawab Siapa?

Proyek bermasalah PPTK siswanto lepas tanggung jawab

Proyek pekerja'an jalan yang di kerjakan oleh CV. Gintung Agung Mandiri di jalan Gandaria- blukbuk Kacamatan Keronjo  dalam pagu anggaran Rp 604.984000,00, dan HPS Rp.598.607.000.00, anggaran APBP tidak sesuai RAB. terus menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Setelah Koalisi LSM dan wartawan menyoroti kegiatan pengecoran yang menggunakan dana APBP ini, 

Menurut sumber dari masyarakat ke awak media mengemukakan, pekerjaan yang dilakukan pada kegiatan pengecoran ruas jalan Gandaria- blukbuk Kacamatan Keronjo, seharusnya tidak dikerjakan pada malam hari, karena dampaknya kualitas pekerjaan tidak akan baik, sebab pengerjaannya menjadi buru buru.

dimana jalan yang baru beton kondisinya akan mulai retak dan hancur dengan cepat. Belum lagi soal pelebaran sisi kanan dan kiri jalan, tidak dilakukan penggalian. Sehingga diduga pekerjaan ini sarat dengan kongkalikong antara pihak kontraktor dengan pihak PPTK siswanto, kuasa pengguna anggaran dan terkait lainnya, sehingga diharapkan agar aparat penegak hokum menelisik pekerjaan ini secepat mungkin.

Masih banyak pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan pengecoran jalan tersebut, dan saat ini yang patut dipertanyakan adalah bentuk tanggung jawab dari PPTK siswanto, selaku pihak yang paling bertanggungjawab dalam kegiatan ini.

“Kalau seperti ini, seharusnya pihak kontraktor pelaksana dikenai sanksi berupa pemutusan kontrak, dan dicairkan jaminan pelaksannnya, karena proyek yang nilai kontraknya lebih dari Rp 604.984000,00, ini telah terjadi banyak kesalahan dalam pelaksanaannya,” 

Sementara PPTK siswanto yang dikonfirmasi melalui via sms tidak ingin memberikan komentar soal pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya..

BOM Lagi, BOM Lagi, diduga BOM Ternyata Bukan

Dugaan BOM Menggegerkan Warga Bunder Cikupa

Tangerang, Warga kp jadi rt 003/001 kelurahan bunder, kecamatan cikupa, kabupaten tangerang, banten, di kejutkan sebuah benda yang di duga BOM.

azhar  Warga setempat mengatakan,

Ia akan membeli kopi kemudian melihat bungkusan plastik hitam ditaruh di tembok bawah pralon kemudian diambil dan dibawa ke Pos satpam selanjutnya dibuka oleh Satpam dikawasan tersebut yang bernama Syukur, setelah dibuka terdapat   pralon kecil, sambungan kabel serta jam menyerupai bahan peledak 

tidak hanya itu saksi juga menemukan tas kain merk converse di tempat yang sama,  selanjutnya  tas tersebut dibuka yg berisi pakaian kaos, baju, celana, topi, mi instan, toper wer serta hp merk Nexian, 

sementara anggota dari polsek cikupa mendatangi lokasi serta memberikan police line dan mengamankan tas tersebut.

Saat ini benda yang mirip Bom tersebut masih dilokasi menunggu Tim Gegana dari Polda Metro Jaya.

Petugas Pam gabungan Polresta dan Polsek Cikupa serta 2 anggota TNI Koramil Cikupa,

Kombespol Irman sugema kapolresta tangerang membenarkan adanya barang paralon yang di lakban serta lilitan kabel yang merupakan mirip bom tersebut, betul adanya laporan seperti itu. Dari pemeriksaan secara kasatmata, ada kayak kabel dan pengukur waktunya. Kita tidak ambil risiko, langsung sterilisasi tempat kejadian," kata irman sugema

Posisi benda mencurigakan itu ditemukan di lahan kosong pinggir tembok pembatas kawasan industri daerah cikupa. Her

BABALA LETTER SAT PP DISTRITO BLG TANGERANG KANYANG ASO

BABALA LETTER SAT PP DISTRITO BLG TANGERANG KANYANG ASO

     Apartment construction MIDTOWN IVORY Serpong (Image: espesyal)

Tangerang (LIPPKOR / 8/1) -Aktivitas unlad Apartment MIDTOWN Gading Serpong at Apartment K2Park superblock (PT. Priority Land Indonesia) sa Kelapa Dua subdistrict, Tangerang Regency ay agad na masuspinde. Ang aksyon ay dahil sa ang pagtigil ng konstruksiyon ng mga may-ari ng gusali ay hindi pocketed isang Building Permit (IMB).

Ulo ng Serbisyo Sibil Police Unit Tangerang Regency Herawan Yusuf sinabi ang kumpanya ay binuo ng higit sa 4 na buwan sa pagtakbo hanggang sa ngayon lalo Apartment MIDTOWN Gading Serpong. Sa panahon ng kurso ng mga naturang pag-unlad, ang kumpanya ay hindi nakumpleto ang konstruksiyon ng mga apartments Paglilisensya sa Gobyerno. "Na pagpapanggap namin ang unang babala titik na may-ari ng pag-aalaga ng permit," sabi ni Yusuf. Biyernes (8/1).

    Apartment Development Masterplan K2Park Superblock (Image: espesyal)

Babala titik ay ginawa sa may-ari ng gusali ay agad-agad na makumpleto ang paglilisensya sa Lupon sa Pamumuhunan ng One Stop (BPMPTSP) Tangerang Regency. Ito ay para lamang sa mga sulat na ginawa walang etikat mabuti. "Scolds ginamit upang gawin ang mga may-ari ng building pahintulot na lokal na pamahalaan," sabi ni Adj Pol pp.

Nagpatuloy Joseph ang babala sulat ay ginawa lamang upang ipatupad ang mga Regional regulasyon No 10 ng 2001 sa Building Permit. Ang parusa nilikha kung hindi pinakinggan ng may-ari ng gusali pagkatapos ay namin lansagin. "Walang pahintulot ay pinilit na ang bahala sa amin Pagbaba ng karga," ipinaliwanag niya.

"Nakakuha ako ng input mula sa mga elemento ng komunidad na ang mga gawain ng pag-unlad Gading Serpong apartments MIDTOWN tumatakbo pa rin, bukas ko iniuutos tao sa field upang suriin kung may mga pa rin mga gawaing pagpapaunlad Apartment MIDTOWN Gading Serpong at Apartment K2Park superblock". Sinabi niya

Development gawain Apartment MIDTOWN IVORY Serpong (Image: espesyal)

Action pagwawasak ng mga gusali, ito ay lumawak 100 municipal pulis taong nakipagtulungan sa militar at pulisya. Ito ay lamang na bigyan kami pa rin keluangan oras para sa mga may-ari ng gusali. "Mayroon akong mga tauhan upang gibain ang gusali," sinabi niya.

    Apartment construction MIDTOWN gasing Serpong (Image: espesyal)

Hiwalay Hiwalay, Head ng Enforcement and Control SAT pp Tangerang Regency Nurhasan sinabi ng pagwawakas ng lahat ng aktibidad ng konstruksiyon kung hindi gawin ang pamamahala ng kumpanya sa paglilisensya.

 "Babala Letter ay inihatid sa pamamahala Apartment MIDTOWN Gading Serpong At K2PARK Super apartment block PT Priority ninyo bang ipahiram sa Indonesia. Ngunit hindi alam kung hanggang saan ang liham ay isang follow-up ng kanilang mga prinsipyo, lahat ng mga aktibidad sa dalawang puntos ay hindi pinapayagan "

Kung matinding parusa pa rin pinansin, sinabi Nurhasan, ito ay agad-agad na suspindihin ang operasyon ng Apartment construction. Ngunit bago isara munisipal na pulis ay dapat munang pumunta sa pamamagitan ng proseso. "Kami ay malapit kung hindi sa permit," para sa maikling.

Samantala, kapag ang mausisa koponan sa site upang suriin LIPPKOR proyektong pangkaunlaran Apartment MIDTOWN Gading Serpong sa pamamagitan ng mga haligi ng pintuan ng isa at dalawa sa shoot, makakuha ng mga pag-ban ng isang numero ng seguridad proyekto Security Apartment MIDTOWN Gading Serpong. Ang koponan ng pagsisiyasat ay ipinagbabawal sa shoot ang mga manggagawa na proyekto.

Babala Letter apila pigil ng mga gawaing pagpapaunlad Apartment MIDTOWN Gading Serpong at Apartment K2Park superblock ng unit serbisyo sibil pulis sa Tangerang District pansinin ang dalawang mga kumpanya sa pagbuo ng mga apartment na proyekto. Ang kanyang. Heri

WARNING LETTER SAT PP DISTRICT NO TANGERANG HER CANINE

WARNING LETTER SAT PP DISTRICT NO TANGERANG HER CANINE

     Apartment construction MIDTOWN         IVORY SERPONG (image: special)

Tangerang (LIPPKOR / 8/1) -Aktivitas development Apartment MIDTOWN Gading Serpong and Apartment K2Park superblock (PT. Priority Land Indonesia) in Kelapa Dua subdistrict, Tangerang Regency will immediately be suspended. The action is due to the cessation of the construction of the building owner has not pocketed a Building Permit (IMB).

Head of the Civil Service Police Unit Tangerang Regency Herawan Yusuf said the company has built more than 4 months running up to now particularly Apartment MIDTOWN Gading Serpong. During the course of such development, the company has not completed the construction of apartments Licensing to the Government. "We already posing the first warning letters that owners take care of permits," said Yusuf. Friday (8/1).

    Apartment Development Masterplan            K2Park Superblock (image: special)

Warning letters are made to the building owner immediately complete the licensing to the Investment Board One Stop (BPMPTSP) Tangerang Regency. It's just for the letter made no etikat good. "Scolds used in order to make the building owners permission to local governments," said Adj Pol PP.

Joseph continued the warning letter was made solely to enforce the Regional Regulation No. 10 of 2001 on Building Permit. The sanctions created if not heeded by the owner of the building then we will dismantle. "No permission was forced to take care of us unloading," he explained.

"I got the input from the community elements that the development activities Gading Serpong apartments MIDTOWN still running, tomorrow will I command men to the field to check if there are still development activities Apartment MIDTOWN Gading Serpong and Apartment K2Park superblock". He said

     Development activities Apartment                                MIDTOWN IVORY SERPONG. (image: special)

Action demolition of the building, it will deploy 100 municipal police personnel who had collaborated with the military and police. It's just that we still give keluangan time for the owner of the building. "I've got the personnel to demolish the building," he said.

     Apartment construction MIDTOWN    GADING SERPONG (image: special)

Separately Separately, Head of Enforcement and Control SAT PP Tangerang Regency Nurhasan said the termination of all construction activity if the management company does not do licensing.

 "Warning Letter has been conveyed to the management Apartment MIDTOWN Gading Serpong And K2PARK Super apartment block PT Priority Land Indonesia. But do not know the extent to which the letter was a follow-up of their principle, all the activities at the two points is not allowed "

If severe sanctions are still ignored, said Nurhasan, it will immediately suspend the operation of the Apartment construction. But before closing municipal police must first go through the procedure. "We are close if not on the permits," for short.

Meanwhile, when the investigative team to the site to check LIPPKOR development projects Apartment MIDTOWN Gading Serpong through the door post one and two to shoot, get the banning of a number of security projects Security Apartment MIDTOWN Gading Serpong. The investigation team is prohibited to shoot the project workers.

Warning Letter appeal discontinuation of development activities Apartment MIDTOWN Gading Serpong and Apartment K2Park superblock of the civil service police unit at the Tangerang District not ignore the two companies building the apartment project. Her